BRASILIA — Calon presiden Brasil, Flávio Bolsonaro, berjanji akan meninjau sejumlah kebijakan pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva jika ia terpilih. Senator tersebut juga menyatakan keinginannya untuk mengubah bagian dari reformasi pajak konsumsi lantaran menilai rancangan tarifnya berisiko membebani masyarakat. Janji itu muncul menjelang putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober mendatang, saat ia akan berhadapan langsung dengan Lula.
Pajak Konsumsi Dinilai Terlalu Tinggi
Dalam pernyataan kepada wartawan pada hari Rabu, Flávio Bolsonaro mengungkapkan bahwa timnya tengah mengkaji amendemen konstitusi untuk mengubah sejumlah aspek dalam reformasi pajak konsumsi yang disahkan pada masa pemerintahan Lula pada 2023. Reformasi tersebut akan menggabungkan beberapa pungutan menjadi pajak pertambahan nilai ganda yang dikelola bersama oleh pemerintah federal dan pemerintah regional, dengan penerapan yang mulai berjalan pada tahun depan. Meski demikian, Bolsonaro menegaskan bahwa ia sebenarnya mendukung upaya penyederhanaan sistem pajak Brasil, yang menurutnya selama ini terlalu rumit dan berbelit.
Namun, ia menilai tarif efektif PPN dalam rancangan reformasi berpotensi terlalu tinggi. Perkiraan sejumlah ekonom menempatkan tarif tersebut di kisaran 28 persen, kendati pemerintah belum menetapkan angka finalnya. Menurut Bolsonaro, sejumlah amendemen konstitusi dapat ditempuh untuk mengubah bagian reformasi yang dianggap bermasalah tersebut. Ia juga ingin menurunkan pajak atas gaji agar para pekerja dapat menyimpan bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka. Meski begitu, rincian skema dan cara pemerintahannya nanti menjalankan perubahan itu belum dijelaskan secara rinci dalam bahan kampanye yang disampaikan kepada publik.
Isu pajak menjadi salah satu tema sentral dalam pertarungan politik menjelang putaran kedua. Perdebatan mengenai beban pajak berpotensi memengaruhi rumah tangga maupun pelaku usaha, terlebih karena kedua kandidat sama-sama menawarkan skema untuk menangani persoalan utang konsumen yang membelit banyak keluarga Brasil. Bolsonaro turut menyebut sejumlah agenda lain dalam pernyataannya, termasuk menurunkan usia pertanggungjawaban pidana, mengakhiri pemilihan ulang presiden, serta menjalankan reformasi politik secara menyeluruh.
Sejumlah Pungutan Masuk Daftar Tinjauan
Daniella Marques, penasihat ekonomi utama Bolsonaro, mengatakan kepada media lokal pada hari Selasa bahwa pemerintahan Bolsonaro akan meninjau beragam kebijakan pajak yang diberlakukan pada era Lula. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak dividen yang berlaku sejak Januari. Marques, yang pernah bertugas di pemerintahan Jair Bolsonaro, ayah Flávio, menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya pernah mengusulkan pajak dividen bersamaan dengan pemangkasan pajak penghasilan perusahaan, sehingga kebijakan saat ini dinilai tidak seimbang.
Marques juga menyatakan bahwa Bolsonaro akan menghapus pajak ekspor minyak mentah sebesar 12 persen yang diperkenalkan pemerintah Lula tahun ini. Ia menyebut pungutan tersebut sebagai kebijakan yang keliru. Sebagai informasi, pemerintah Lula memberlakukan pajak ekspor minyak untuk membantu membiayai keringanan pajak bahan bakar bagi warga Brasil, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang dikaitkan dengan konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Daftar tinjauan yang disampaikan Marques mencakup pula kenaikan Pajak Transaksi Keuangan atau IOF atas kredit perusahaan, transaksi valuta asing, dan sejumlah investasi dana pensiun swasta. Meski demikian, belum ada rincian jadwal perubahan maupun penjelasan mengenai bagaimana penerimaan negara akan diganti jika pungutan-pungutan tersebut dibatalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan anggaran negara apabila sejumlah sumber penerimaan dihapus tanpa skema pengganti yang jelas.
Utang Rumah Tangga Jadi Rebutan Janji
Taruhan dalam pemilu ini tidak berhenti pada persoalan pajak semata. Bolsonaro menyatakan bahwa pemerintahannya nanti akan membeli utang konsumen yang terlilit pinjaman, lalu merestrukturisasinya melalui Caixa Econômica Federal, sebuah bank milik negara. Ia juga menjanjikan akses ke jalur kredit baru untuk membantu pembiayaan usaha kecil agar roda perekonomian lebih bergerak.
Menariknya, Lula mengajukan janji serupa untuk membeli utang rumah tangga. Pemerintahannya berencana mengadakan lelang pada bulan November dengan anggaran sebesar 15 miliar real untuk membeli hingga 150 miliar real pinjaman rumah tangga bermasalah, dengan potongan setidaknya 90 persen. Program pemerintah tersebut diperkirakan mencakup sekitar separuh dari stok utang yang dinilai memenuhi syarat. Rumah tangga yang masuk dalam program dapat melunasi kewajiban tertunggak berdasarkan nilai setelah diskon, sementara manfaat pengurangan utang diteruskan kepada para peminjam.
Dampaknya akan langsung terasa bagi keluarga yang kesulitan memenuhi cicilan, tetapi rancangan dana serta pihak yang berhak mengikuti program akan menentukan seberapa luas bantuan tersebut menjangkau warga. Bagi dunia usaha, perubahan pajak atas kredit dan transaksi juga dapat memengaruhi biaya pembiayaan yang harus ditanggung.
Reuters melaporkan bahwa Bolsonaro berhasil mengungguli ekspektasi dan finis di depan Lula pada putaran pertama. Namun, pemilih yang belum menentukan pilihan menjadi sasaran penting bagi kedua kubu. Associated Press, dalam laporan yang dikutip ABC News, menyebut kedua kandidat berupaya menarik hati pemilih yang masih bimbang menjelang pemungutan suara 25 Oktober. Laporan itu juga mencatat lebih dari 33 juta pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara pada putaran pertama. Dengan dua kandidat yang menawarkan arah pajak dan penanganan utang yang berbeda, perhatian berikutnya tertuju pada rincian program mereka menjelang putaran kedua. Pemilih akan menilai bukan hanya janji pemangkasan pungutan, tetapi juga bagaimana pemerintah mendanai perubahan tersebut dan menjalankan restrukturisasi utang secara bertanggung jawab.