Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden memunculkan pembicaraan baru mengenai kemungkinan tindak lanjut politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan langkah berikutnya bergantung pada kesepakatan para pimpinan partai politik di parlemen, bukan pada putusan hukum itu sendiri.
Putusan MK dan Ruang Tindak Lanjut di Parlemen
Mahkamah Konstitusi pada Selasa (6/10/2026) menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden tidak dapat diterima. Konsekuensi paling langsung dari amar putusan tersebut adalah bahwa perkara ini tidak otomatis berubah menjadi keputusan politik DPR. Menurut Doli, pembahasan lanjutan memerlukan konsensus dari partai-partai yang memiliki kursi di parlemen, sehingga arah kebijakan yang muncul sangat ditentukan oleh dinamika politik antar-fraksi.
Dalam keterangan yang dilaporkan CNN Indonesia, Doli mengatakan tindak lanjut politik atas putusan tersebut bergantung pada kesepakatan para pimpinan partai di DPR. Ia juga menyebut perkara itu akan menjadi materi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dengan kata lain, persoalan syarat pencalonan tidak berhenti sebagai perdebatan hukum, tetapi berpotensi masuk ke ranah legislasi yang pembahasannya melibatkan banyak kepentingan politik.
Doli menilai aturan mengenai syarat serta proses rekrutmen dan seleksi pemimpin maupun wakil rakyat perlu dibuat lebih rinci dan transparan. Menurutnya, arah tersebut relevan untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah, karena keduanya sama-sama membutuhkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia juga menempatkan putusan MK sebagai pengingat bagi penyelenggara pemilu. Dalam laporan Detik News, Doli menyebut keputusan tersebut menjadi pelajaran sekaligus bahan introspeksi, dan ia mengapresiasi MK karena dinilai mampu memisahkan kewenangan hukum dari ranah politik.
Bagi DPR dan partai politik, konsekuensinya bukan perubahan otomatis pada aturan pencalonan. Ruang tindak lanjut berada pada pembahasan politik dan penyusunan regulasi, termasuk bagaimana syarat serta mekanisme seleksi dirumuskan agar lebih jelas dan terukur. Perubahan tetap membutuhkan proses panjang serta kesepakatan di parlemen, sehingga hasil akhirnya belum dapat dipastikan hanya dari putusan MK semata.
DPR Belum Menyatakan Sikap Kelembagaan
Respons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi gambaran berbeda soal posisi parlemen setelah putusan. Menurut laporan Viva, Dasco menyatakan DPR menghormati keputusan MK, tetapi saat ditemui di Gedung DPR pada Rabu (7/10/2026), ia mengaku belum mempelajari putusan tersebut secara menyeluruh. Karena itu, Dasco belum menjelaskan sikap parlemen mengenai kemungkinan tindak lanjut. Pernyataannya menunjukkan bahwa penghormatan terhadap putusan tidak serta-merta berarti DPR telah menyepakati langkah politik tertentu.
Dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024. Viva melaporkan MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil pilpres, sementara CNN Indonesia menyebut amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun, laporan Viva mencatat MK tetap mempertimbangkan persoalan pemenuhan syarat calon wakil presiden karena menilai terdapat keadaan khusus. Persoalan itu sebelumnya tidak diajukan para pemohon dalam perkara perselisihan hasil pilpres pada 2024.
Rincian pertimbangan tersebut memberi konteks pada putusan, yang tidak hanya dibicarakan sebagai urusan hukum, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap aturan pemilu. Perdebatan mengenai syarat pencalonan menyentuh dua hal sekaligus, yakni kepastian hukum bagi peserta pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika aturan dinilai kurang rinci, muncul ruang tafsir yang dapat memicu sengketa di kemudian hari, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Bagi masyarakat, perkembangan ini penting karena pembahasan aturan pencalonan dapat memengaruhi cara persyaratan dan proses seleksi calon pemimpin dijelaskan kepada publik. Doli mendorong aturan yang lebih rinci dan transparan, sementara pernyataan Dasco menegaskan bahwa DPR belum menyampaikan sikap kelembagaan setelah putusan. Tahap berikutnya bergantung pada pembahasan RUU Pemilu dan kesepakatan para pimpinan partai di DPR. Doli menyebut kedua hal itu sebagai jalur politik yang dapat menentukan apakah evaluasi terhadap aturan pemilu berlanjut menjadi perubahan regulasi, atau berhenti sebagai catatan hukum tanpa dampak langsung pada sistem pencalonan di masa mendatang.