Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mempertanyakan objektivitas asesmen yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terhadap anak-anak kliennya. Ia menilai proses asesmen tersebut perlu dievaluasi dan meminta agar penilaian dilakukan oleh psikolog independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak mana pun. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap proses hukum yang melibatkan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah.
Keraguan terhadap Netralitas Lembaga
Menurut Minola Sebayang, asesmen yang menyangkut anak-anak seharusnya dilakukan oleh pihak yang benar-benar netral dan memiliki kompetensi profesional di bidang psikologi anak. Ia menyoroti bahwa lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara keluarga seharusnya menjaga jarak dari kepentingan pihak-pihak yang berperkara, sehingga hasil asesmen dapat diterima oleh semua pihak. Keraguan ini, menurutnya, bukan bentuk penolakan terhadap keberadaan lembaga perlindungan anak, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi pertimbangan utama.
Dalam pandangannya, keterlibatan psikolog independen akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi anak, termasuk kebutuhan emosional dan psikologis mereka di tengah situasi keluarga yang sedang menghadapi tekanan. Asesmen yang dilakukan secara profesional, lanjutnya, semestinya berangkat dari metodologi yang jelas, menggunakan instrumen yang terukur, serta melibatkan observasi yang cukup panjang agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terburu-buru. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi prosedur agar publik tidak mencurigai adanya kepentingan lain di balik proses tersebut.
Pernyataan kuasa hukum ini menjadi bagian dari strategi hukum untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi atau kesimpulan yang dihasilkan dari asesmen dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara yang menyangkut anak, hasil asesmen sering kali menjadi rujukan penting bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusan mengenai pengasuhan. Karena itu, kredibilitas lembaga yang melakukan asesmen menjadi hal yang sangat krusial dan wajar jika diperdebatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Latar Belakang dan Konteks Perlindungan Anak
Komnas PA merupakan lembaga yang selama ini aktif menyoroti berbagai persoalan perlindungan anak di Indonesia, mulai dari kekerasan di lingkungan sekolah, eksploitasi, hingga kasus-kasus yang melibatkan keluarga. Keberadaan lembaga ini diatur dalam kerangka perlindungan anak nasional, dan perannya sering kali bersifat advokasi, pengawasan, serta pemberian rekomendasi. Namun, ketika sebuah lembaga advokasi terlibat dalam perkara yang bersifat privat dan melibatkan dua pihak yang berselisih, pertanyaan mengenai netralitas memang kerap muncul.
Dalam konteks perkara keluarga, asesmen psikologis terhadap anak biasanya bertujuan untuk memetakan kondisi emosional anak, kedekatan dengan masing-masing orang tua, serta potensi dampak yang muncul akibat konflik yang sedang berlangsung. Proses ini idealnya dilakukan oleh psikolog klinis anak yang memiliki izin praktik dan pengalaman menangani kasus serupa. Prinsip utama yang dipegang adalah kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.
Persoalannya, dalam perkara yang menyita perhatian publik, tekanan opini dan sorotan media dapat memengaruhi persepsi terhadap hasil asesmen. Karena itu, banyak praktisi hukum menyarankan agar penilaian dilakukan oleh tim independen yang tidak memiliki afiliasi dengan lembaga advokasi mana pun, sehingga hasilnya lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini juga dinilai dapat mengurangi potensi konflik lanjutan yang justru merugikan anak-anak yang menjadi subjek perkara.
Selain itu, publik perlu memahami bahwa anak-anak yang berada di tengah perkara orang tua bukanlah objek pemberitaan, melainkan pihak yang paling rentan mengalami dampak psikologis. Setiap pernyataan publik, termasuk pernyataan kuasa hukum, sebaiknya tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan menghindari hal-hal yang dapat memperkeruh suasana. Transparansi proses dan penggunaan tenaga ahli independen menjadi dua hal yang paling sering disoroti dalam diskusi mengenai penanganan perkara keluarga di ruang publik.
Ke depan, perdebatan mengenai objektivitas asesmen ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring proses hukum yang berjalan. Jika permintaan untuk melibatkan psikolog independen dipenuhi, hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan yang lebih kuat dan diterima semua pihak. Sebaliknya, jika tidak, polemik mengenai kredibilitas lembaga berpotensi menjadi isu tersendiri yang mengalihkan perhatian dari hal yang paling penting, yakni masa depan dan kesejahteraan anak-anak Ruben Onsu dan Sarwendah.