Kuasa hukum Ruben Onsu menyampaikan keberatan atas bukti berupa video yang diajukan pihak Sarwendah dalam sidang perkara hak asuh anak. Tim penasihat hukum Ruben mempertanyakan asal-usul serta keabsahan bukti tersebut, sehingga meminta majelis hakim menelaah lebih dahulu sebelum bukti itu dipertimbangkan dalam persidangan.
Keberatan Terhadap Asal-Usul Bukti
Persoalan utama yang disorot oleh tim kuasa hukum Ruben Onsu bukanlah isi dari rekaman video itu sendiri, melainkan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan siapa yang berada di balik perekamannya. Dalam hukum acara perdata, sebuah alat bukti tidak hanya dinilai dari substansinya, tetapi juga dari proses perolehannya. Bukti yang didapat melalui cara-cara yang tidak sah berpotensi dikesampingkan oleh majelis hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah di persidangan.
Keberatan semacam ini merupakan langkah yang lazim ditempuh dalam sengketa hak asuh anak. Pengacara biasanya meminta agar pengadilan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap autentisitas bukti elektronik, termasuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak mengalami penyuntingan, pemotongan, maupun manipulasi yang dapat mengubah konteks peristiwa. Dalam praktik peradilan di Indonesia, bukti elektronik memang diakui sebagai alat bukti, namun penggunaannya tetap terikat pada sejumlah persyaratan, antara lain keterjaminan integritas data dan kejelasan sumbernya.
Selain mempertanyakan asal-usul, pihak Ruben Onsu juga menyoroti relevansi bukti video tersebut terhadap pokok perkara. Menurut pandangan tim penasihat hukum, tidak semua rekaman yang diajukan memiliki kaitan langsung dengan penilaian kelayakan pengasuhan anak. Hakim dalam perkara hak asuh diarahkan untuk menilai kepentingan terbaik anak, sehingga bukti yang diajukan seharusnya benar-benar relevan dengan kemampuan, kondisi, dan kesiapan masing-masing pihak dalam mengasuh buah hati mereka.
Konflik Rumah Tangga yang Berujung ke Meja Hijau
Perkara antara Ruben Onsu dan Sarwendah menjadi salah satu sorotan publik karena keduanya merupakan figur yang lama dikenal melalui layar televisi. Ketika rumah tangga yang sebelumnya tampil harmonis di ruang publik harus berakhir di meja hijau, perhatian masyarakat otomatis terbagi antara sisi hukum dan sisi personal dari kisah tersebut. Sengketa hak asuh anak menjadi bagian paling sensitif, karena menyangkut masa depan anak-anak yang tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang tua.
Dalam banyak kasus perceraian publik figur, persidangan tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik. Setiap detail persidangan, mulai dari agenda, keterangan saksi, hingga jenis alat bukti yang diajukan, dengan cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Kondisi ini menempatkan kedua belah pihak pada tekanan tambahan, sebab apa pun yang disampaikan di persidangan berpotensi memengaruhi citra mereka di mata masyarakat.
Dari sisi hukum keluarga, hak asuh anak di Indonesia diatur dengan prinsip yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Hakim tidak semata-mata melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi menilai bagaimana pola pengasuhan, kedekatan emosional, serta kemampuan finansial dan moral masing-masing orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, alat bukti apa pun yang diajukan seharusnya berfungsi untuk membantu hakim memperoleh gambaran utuh, bukan sekadar untuk melemahkan pihak lain.
Yang juga penting dicatat, penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata menuntut kehati-hatian. Pengadilan perlu memastikan bahwa rekaman yang diajukan benar-benar merepresentasikan peristiwa secara utuh, bukan potongan yang dirangkai untuk membentuk opini tertentu. Apabila keberatan dari pihak Ruben Onsu dikabulkan sebagian atau seluruhnya, majelis hakim dapat memutuskan untuk tidak memasukkan bukti tersebut ke dalam pertimbangan putusan, atau memintanya dilengkapi dengan bukti pendukung lain.
Proses persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan Saksi dan bukti tambahan dari kedua pihak.Publik akan terus mengikuti perkembangan perkara ini, terutama karena menyangkut dua anak yang kehidupannya kini menjadi perhatian banyak orang. Apa pun hasil akhirnya, publik berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta keputusan yang diambil benar-benar berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam sengketa ini.