JAKARTA — Penunjukan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) resmi menuai beragam reaksi publik, mulai dari ejekan, meme, hingga karangan bunga dukacita. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026), menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan. Namun, di tengah riuhnya sorotan terhadap figur Rocky, sebuah isu kebijakan yang disebut terbit bersamaan, yakni aturan baru Makan Bergizi Gratis (MBG), justru tenggelam dari perhatian.
Istilah “Sofis” yang Muncul dalam Perdebatan
Akademikus hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, memberikan komentar yang menawarkan sudut pandang berbeda. Ia menyebut Rocky Gerung sebagai seorang sofis. Sebutan itu bukan sekadar pujian atas kepandaian berdebat, melainkan istilah yang memiliki makna jauh lebih rumit dan berlapis. Pernyataan tersebut lantas menjadi bahan diskusi tersendiri di ruang publik, karena kata “sofis” mengandung sejarah panjang yang tidak selalu bernada positif.
Sofisme bukanlah aliran pemikiran yang diambil dari nama seseorang. Istilah itu berakar dari kata Yunani “Sophos”, yang berarti orang bijaksana karena memiliki pengetahuan luas serta terampil mengolah kata. Pada masa Yunani kuno, orang dengan kemampuan semacam itu dikenal sebagai golongan sofis. Protagoras dan Gorgias disebut sebagai tokoh penting dari kelompok ini, yang hidup sekitar 400 tahun sebelum masehi. Mereka dikenal sebagai pengajar retorika yang mampu meyakinkan banyak orang melalui kekuatan argumen dan bahasa.
Namun, makna istilah sofis kemudian bergeser. Sebutan itu belakangan kerap dipakai dengan nada negatif, yakni menggambarkan orang yang berpengetahuan luas dan pandai berdebat, tetapi menggunakan kepiawaiannya untuk memenangkan kepentingan sendiri. Pergeseran konotasi inilah yang membuat pernyataan Zainal dapat dibaca sekaligus sebagai pengakuan atas kecakapan retorika Rocky dan sebagai kritik terhadap tujuan penggunaan kemampuan tersebut. Bagi publik, perbedaan makna ini menjadi penting karena perdebatan tentang penunjukan Rocky tidak berhenti pada jabatan barunya semata.
Rocky sendiri menyatakan akan tetap kritis setelah masuk ke lembaga penasihat presiden itu. Ia juga membedakan antara sikap kritis dan kritik, sebuah pembedaan yang menarik perhatian karena memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sikap tersebut akan terwujud dalam kerja lembaga yang tugasnya memberi pertimbangan kepada presiden. Hingga bahan yang tersedia disusun, belum ada rincian tugas khusus Rocky maupun respons resmi pemerintah atas pernyataan tersebut.
Isu MBG yang Tertutup oleh Sorotan Figur
JPNN.com menyoroti bahwa kabar tentang aturan baru MBG tenggelam oleh perhatian terhadap masuknya Rocky ke Wantimpres. Ramainya pembicaraan mengenai pergantian Kapolri juga disebut menjadi isu yang lebih menonjol di ruang publik. Bahan sumber yang tersedia tidak menjelaskan isi aturan MBG maupun rincian pergantian tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan dari sisi kebijakan atau dampak secara lebih jauh.
Fenomena ini memperlihatkan pola yang kerap terjadi dalam pemberitaan nasional: perhatian publik cenderung terkonsentrasi pada figur dan polemik jabatan, sementara pembahasan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat kalah ruang. Dalam kasus ini, pembaca menerima banyak reaksi terhadap Rocky, tetapi informasi tentang aturan MBG yang disebut terbit bersamaan tidak disertai penjelasan yang lebih lengkap. Akibatnya, publik berpotensi kehilangan konteks mengenai kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar banyak orang.
Perdebatan mengenai istilah sofis pun menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi medan pertarungan makna. Ketika sebuah kata dipakai untuk menggambarkan seseorang, ia tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga membawa penilaian. Istilah sofis, dengan sejarahnya yang berubah dari pujian menjadi kecaman, menjadi contoh bagaimana satu kata dapat memuat dua sisi sekaligus: kekaguman atas kecerdasan dan kecurigaan terhadap niat di baliknya.
Dampak dan Sorotan Selanjutnya
Rocky menghadiri pelantikan di Istana Negara pada Jumat (2/10/2026). Setelah sorotan terhadap penunjukan itu, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana ia menjalankan peran di Wantimpres dan apakah sikap kritis yang ia janjikan akan tampak dalam kerja lembaga tersebut. Publik tampaknya akan menilai bukan hanya dari pernyataan, melainkan dari rekam jejak dan konsistensi sikap selama menjabat.
Di sisi lain, isu aturan MBG serta pergantian Kapolri menuntut perhatian yang setara. Kedua isu itu menyangkut kebijakan dan institusi yang berdampak luas, mulai dari gizi masyarakat hingga penegakan hukum. Tanpa pembahasan yang memadai, publik berisiko mengambil kesimpulan berdasarkan potongan informasi saja. Karena itu, penting bagi media dan pembaca untuk memberi ruang bagi isu kebijakan agar tidak sekadar menjadi catatan pinggir di tengah derasnya polemik figur.
Pada akhirnya, penunjukan Rocky Gerung ke Wantimpres menyisakan dua hal untuk dicermati: bagaimana ia menerjemahkan sikap kritisnya dalam peran resmi, dan apakah isu-isu kebijakan yang tenggelam akan kembali mendapat sorotan yang layak. Keduanya akan menentukan apakah perdebatan publik bergerak dari sekadar reaksi menjadi pemahaman yang lebih utuh terhadap arah pemerintahan.