JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan bahwa target utama lembaganya saat ini adalah mencari dan menangkap Harun Masiku, tersangka eks calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan. Harun Masiku merupakan buronan dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen KPK untuk terus memburu yang bersangkutan sampai berhasil ditangkap.
Komitmen KPK Memburu Buronan
Firli Bahuri menyampaikan bahwa upaya pengejaran terhadap Harun Masiku menjadi salah satu fokus penting dalam kerja pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaganya. Ia menegaskan bahwa KPK tidak akan berhenti sampai tersangka berhasil diamankan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Menurutnya, keberadaan buronan yang belum tertangkap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar proses penegakan hukum dapat berjalan tuntas dan memberikan kepastian bagi publik.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, keberhasilan menangkap seorang tersangka yang telah lama buron memiliki arti penting. Selain untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penangkapan tersebut juga menjadi ujian kredibilitas lembaga antirasuah di mata publik. Selama buronan belum tertangkap, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas kerja KPK, termasuk soal kemampuan lembaga itu melacak keberadaan orang yang diduga berada di luar negeri. Oleh karena itu, pernyataan Firli dipandang sebagai bentuk penegasan bahwa pengejaran tetap berlangsung dan tidak sekadar wacana.
KPK selama ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka yang melarikan diri, termasuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain serta pihak imigrasi. Kerja sama lintas lembaga dibutuhkan karena pelaku korupsi kerap berpindah tempat untuk menghindari penyidikan. Meski demikian, proses pencarian di lapangan tidak selalu berjalan mudah, terutama apabila tersangka berpindah ke wilayah yang memerlukan prosedur hukum tambahan seperti perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik antarnegara.
Latar Belakang Kasus Suap Harun Masiku
Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap yang terkait dengan proses pergantian antarwaktu anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan. Kasus ini mencuat ke permukaan publik pada awal tahun 2020 dan menyita perhatian luas karena melibatkan proses politik di parlemen serta penyelenggara pemilu. Sejak saat itu, namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan hingga kini belum berhasil ditangkap, sehingga menjadi salah satu buronan paling dikenal dalam sejarah penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh salah satu isu sensitif dalam demokrasi, yaitu dugaan praktik transaksional dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi legislatif. Proses PAW seharusnya berjalan berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku, bukan hasil kesepakatan yang melibatkan pemberian sesuatu kepada pihak yang berwenang. Ketika dugaan suap masuk ke dalam proses tersebut, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan penyelenggara pemilu berpotensi terganggu. Karena itu, penuntasan kasus ini dianggap penting bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara politis dan etis.
Selama bertahun-tahun, keberadaan Harun Masiku yang belum tertangkap kerap menjadi bahan kritik terhadap KPK. Berbagai pihak mempertanyakan mengapa seorang tersangka dalam kasus yang cukup menonjol bisa menghilang begitu lama. Kritik tersebut semakin menguat ketika sejumlah perkara lain juga menyisakan tersangka yang tidak kunjung diamankan. Kondisi ini membuat publik menuntut transparansi mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan lembaga antirasuah dalam mengejar para buronan.
Dampak dan Harapan ke Depan
Pernyataan Firli mengenai target menangkap Harun Masiku menunjukkan bahwa pengejaran masih menjadi prioritas. Namun, publik menanti bukti nyata di lapangan, bukan hanya komitmen di atas kertas. Keberhasilan menangkap tersangka akan menjadi indikator bahwa sistem penegakan hukum mampu bekerja secara konsisten, baik terhadap perkara besar maupun terhadap pihak yang selama ini berusaha menghindar dari proses hukum. Selain itu, penangkapan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi pengungkapan aktor lain yang mungkin terlibat dalam kasus serupa.
Dari sisi pemberantasan korupsi secara keseluruhan, penuntasan kasus Harun Masiku memiliki nilai simbolik yang kuat. Masyarakat perlu melihat bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau partai politik. Ketika seorang buronan berhasil ditangkap dan diadili, pesan yang tersampaikan adalah bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila pengejaran berlarut-larut tanpa hasil, hal itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Ke depan, keberhasilan KPK sangat bergantung pada sinergi dengan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, serta mitra internasional. Penggunaan teknologi pelacakan dan kerja sama diplomatik juga menjadi kunci dalam memburu tersangka yang diduga berada di luar negeri. Dengan demikian, pernyataan Firli bahwa target KPK adalah mengejar Harun Masiku sampai tertangkap seharusnya diikuti dengan langkah-langkah konkret dan terukur. Publik akan menilai bukan dari besarnya janji, melainkan dari hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.