Ruang sidang Mahkamah Konstitusi mendadak memanas. Muhammad Rullyandi, seorang ahli hukum tata negara, resmi mengadukan dua hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arsul Sani, ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan tersebut masuk ke sekretariat MKMK pada Jumat, 2 Oktober 2026, menyusul insiden pengusiran dirinya dari ruang persidangan sehari sebelumnya.
Akar Konflik di Meja Persidangan
Rullyandi menilai harga dirinya sebagai saksi ahli telah diinjak-injak. Ia tidak menerima ketika diminta keluar oleh hakim tepat saat sedang menjalankan tugas memberikan keterangan dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara ini bukan sembarang kasus. Isinya menguji persyaratan administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah persoalan yang belakangan memicu kegaduhan publik dan perhatian luas dari berbagai kalangan.
Semua bermula pada Kamis malam, 1 Oktober 2026. Saat itu, Rullyandi hadir memenuhi panggilan sebagai saksi ahli untuk pihak terkait, yaitu kelompok relawan Militan Gibran 08 Nusantara. Suasana ruang sidang yang biasanya formal berubah menjadi arena konfrontasi ketika Hakim Arsul Sani mengungkit pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi. Arsul menyoroti narasi yang pernah diucapkan Rullyandi di luar persidangan. Sang hakim mempersoalkan pernyataan saksi yang menyebut persidangan di MK saat itu, termasuk posisi Ketua MK, sebagai sesuatu yang ilegal.
Teguran Arsul dengan cepat disambut oleh Hakim Saldi Isra. Tanpa basa-basi, Saldi meminta Rullyandi meninggalkan kursi saksi ahli dan keluar dari ruangan. Peristiwa ini membuat posisi Rullyandi terjepit. Ia akhirnya dipaksa hanya memberikan keterangan secara tertulis kepada majelis hakim. Praktis, kesempatannya untuk beradu argumen secara lisan di hadapan publik dan majelis hakim lenyap seketika.
Bagi Rullyandi, tindakan kedua hakim itu bukan sekadar instruksi untuk menjaga ketertiban persidangan. Ia menilai langkah tersebut sudah kelewat batas dan melanggar prinsip kemerdekaan berpendapat. Sesaat setelah menyerahkan laporan ke Gedung MK, Rullyandi berkeras bahwa ucapannya di media massa adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, apa yang ia sampaikan di televisi tidak ada hubungannya dengan kapasitasnya sebagai ahli yang dihadirkan di ruang sidang untuk membedah legalitas ijazah.
Menanti Keputusan MKMK
Laporan ini kini menjadi bola panas di internal Mahkamah Konstitusi. MKMK memiliki beban berat untuk membedah apakah tindakan Saldi dan Arsul merupakan upaya mendisiplinkan ruang sidang atau justru bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai proses hukum. Publik pun bertanya-tanya, mana yang lebih mendasar: kewenangan hakim dalam menjaga marwah persidangan atau hak seorang saksi untuk tidak dibungkam atas opini pribadinya di luar sidang?
Sensitivitas perkara ijazah Wakil Presiden membuat setiap detail di ruang sidang menjadi krusial. Ketika seorang saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu terkait justru diusir, masyarakat segera menangkap sinyal adanya ketidakseimbangan perlakuan dalam proses pembuktian sengketa pemilu. Debat administratif yang awalnya bersifat teknis kini bergeser menjadi drama etika hukum yang melibatkan para pengadil tertinggi di negeri ini.
Majelis Kehormatan kini dituntut bekerja cepat. Mereka harus segera memeriksa bukti-bukti, termasuk rekaman persidangan dan pernyataan yang dipermasalahkan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan apakah tindakan Saldi Isra dan Arsul Sani benar-benar melanggar kode etik hakim konstitusi atau justru dianggap sebagai tindakan prosedural yang sah untuk menjaga kewibawaan pengadilan. Proses ini juga akan menjadi ujian bagi kredibilitas MKMK sebagai lembaga yang mengawal etika para hakim konstitusi.
Perdebatan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan kewenangan hakim memang bukan hal baru dalam dunia peradilan. Di satu sisi, hakim dituntut menjaga ketertiban dan martabat ruang sidang. Di sisi lain, saksi ahli memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, termasuk di luar persidangan, sepanjang tidak melanggar hukum. Ketegangan antara dua kepentingan inilah yang kini harus diurai secara jernih oleh MKMK, tanpa terpengaruh tekanan publik maupun kepentingan politik yang mungkin menyelimuti perkara.
Sampai berita ini diturunkan, baik Saldi Isra maupun Arsul Sani belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, Rullyandi masih menunggu jadwal pemanggilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh MKMK. Keputusan akhir dari majelis kehormatan nantinya tidak hanya akan berpengaruh pada nasib kedua hakim tersebut, tetapi juga menjadi preseden baru bagi bagaimana saksi ahli dan hakim berinteraksi di masa depan.
Apapun hasilnya, kasus ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat bergantung pada konsistensi penegakan etika. Transparansi dan profesionalisme MKMK dalam menangani laporan ini akan menjadi cermin bagi komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritasnya di mata masyarakat.