JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet sebanyak tiga kali dalam dua pekan pertama Oktober 2026, mulai dari pergantian sejumlah jabatan menteri hingga pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hingga rangkaian pelantikan terakhir, Istana belum memaparkan satu pun alasan resmi yang menjelaskan ketiga gelombang perombakan tersebut. Pengamat menilai pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan pemerintahan yang mendasar.
Tiga gelombang perombakan dalam dua pekan
Gelombang pertama berlangsung pada 1 Oktober 2026, ketika 16 posisi mengalami perubahan. Prabowo memimpin pengucapan sumpah pejabat yang dilantik di Istana, Jakarta. Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditunjuk menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Dudung Abdurachman. Dudung kemudian dipercaya mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago.
Bahlil Lahadalia mendapat tugas tambahan sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, di samping tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Perubahan juga menyentuh urusan luar negeri dan pembangunan manusia. Sugiono berpindah dari jabatan Menteri Luar Negeri ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menggantikan Pratikno, sementara posisi Menteri Luar Negeri diisi Arrmanatha Nasir.
Di tingkat wakil menteri dan badan, Drajad Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Komjen Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat Wakapolri, ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Sehari setelah perombakan itu, tepatnya 2 Oktober, Prabowo melantik ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 26 anggota Wantimpres. Gelombang ketiga berlangsung pada Kamis (15/10/2026) di Istana Negara, Jakarta, dengan sembilan orang dilantik. Prabowo melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan empat wakil menteri, lalu melantik dua jenderal yang bertukar jabatan: Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI, sedangkan Jenderal Tandyo Budi Revita menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
Pergantian cepat dinilai bukan obat instan
Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, mengingatkan bahwa perubahan pejabat tidak otomatis menjawab persoalan pemerintah. Menurut dia, masalah dapat berakar pada regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang gemuk, atau arah visi makro yang belum dievaluasi. Dalam perspektif komunikasi politik, reshuffle memang kerap dibaca sebagai langkah mitigatif yang paling cepat diambil ketika suatu persoalan belum optimal diselesaikan atau performa kinerja dinilai kurang menonjol.
Pengingat itu penting bagi pelaksanaan program. Ketika pimpinan kementerian berganti dalam waktu singkat, aparatur sipil negara di bawahnya harus menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan dan pola kerja baru. Verdy menilai proses adaptasi tersebut berisiko mengganggu ritme birokrasi dan memperlambat eksekusi program di lapangan. Dampaknya bukan hanya terasa di ruang rapat kementerian, tetapi juga pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari perizinan hingga penanganan bencana.
Sinyal kendali terpusat dan risiko adaptasi birokrasi
Verdy membaca reshuffle beruntun sebagai pesan bahwa Prabowo tidak ragu mengevaluasi kecocokan pejabat dengan perannya. Namun, bagi publik, perubahan cepat juga dapat memunculkan tafsir bahwa penempatan figur sejak awal belum matang dan terkesan mencoba-coba. Ia juga menyoroti posisi yang berubah di sektor pertahanan, pertanian, imigrasi, hingga BNPB. Menurut dia, rangkaian pelantikan itu dapat menjadi sinyal bahwa Istana ingin tampak tanggap, memperkuat jabatan strategis, serta mendorong ketahanan pangan dan keamanan nasional.
Komposisi pejabat yang dilantik, kata Verdy, turut membawa pesan tentang arah pengelolaan pemerintahan. Ia melihat petinggi militer dan kalangan teknokrat mendapat tempat dalam sejumlah posisi strategis, termasuk di BPGMN, BNPB, dan Kementerian Pertahanan. Secara politik, menurut dia, Presiden Prabowo sedang menggeser struktur komandonya ke arah yang lebih terpusat, mencari figur yang lebih sefrekuensi dan berorientasi pada loyalitas untuk kepentingan eksekusi cepat dan teknokratik.
Bagi kementerian dan lembaga, ukuran keberhasilan perombakan bukan sekadar siapa yang dilantik, melainkan apakah pergantian itu memperjelas tanggung jawab dan mempercepat kerja. Jika pejabat baru membutuhkan waktu untuk membangun hubungan kerja, sementara aturan dan persoalan mendasar tetap sama, perubahan susunan belum tentu terasa dalam pelaksanaan kebijakan. Verdy juga mengingatkan bahwa pemerintah menghadapi ujian berat, terutama praktik korupsi yang ia sebut sebagai persoalan serius. Sampai Kamis (15/10/2026), rangkaian Oktober itu telah mencakup 16 perubahan posisi, pelantikan 26 anggota Wantimpres, dan sembilan pelantikan pada gelombang ketiga. Publik kini menunggu apakah tiga kali reshuffle dalam dua pekan akan diikuti perbaikan kinerja yang terukur, atau justru menambah masa adaptasi baru di tubuh birokrasi.