Senator Brasil Flávio Bolsonaro dilarang meninggalkan negaranya dan diperintahkan menyerahkan seluruh paspornya, termasuk paspor diplomatik, dalam waktu 24 jam. Perintah itu dikeluarkan hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, hanya beberapa jam setelah Flávio dinyatakan kalah dalam pemilihan presiden dari Luiz Inácio Lula da Silva. Keputusan tersebut juga melarang putra mantan presiden Jair Bolsonaro itu berkomunikasi dengan pengacaranya, Willer Tomaz, yang disebut terkait penyelidikan dugaan pencucian uang.
Perintah Hakim dan Pembatasan Gerak Senator
Larangan bepergian tersebut membatasi ruang gerak Flávio secara signifikan, termasuk ketika ia hendak menggunakan paspor diplomatik yang melekat pada statusnya sebagai anggota Kongres. Menurut penuturan Flávio, aparat kepolisian federal mendatanginya tak lama setelah ia menjenguk ayahnya yang sedang menjalani tahanan rumah di Brasília. Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, senator itu mengaku mendapat instruksi di tengah perjalanan untuk menyerahkan dokumen perjalanannya.
“Saya diperintahkan di tengah jalan untuk menyerahkan paspor saya, dan saya juga dilarang meninggalkan negara,” ujar Flávio, seraya membantah memiliki rencana untuk melarikan diri setelah kekalahan dalam pemilu. Ia menyatakan akan mematuhi permintaan otoritas, meskipun menegaskan bahwa tuduhan bahwa dirinya hendak kabur tidak berdasar. Pernyataan itu menjadi upaya Flávio untuk meredam spekulasi publik bahwa kekalahan elektoral akan diikuti upaya menghindari proses hukum.
Dalam pemberitaan yang beredar, terdapat perbedaan penekanan mengenai bagaimana langkah hukum itu dijelaskan. Laporan utama menyebut perintah hakim mencakup larangan bepergian sekaligus pembatalan seluruh paspor, sementara laporan Strait Times lebih menyoroti klaim Flávio bahwa pihak kepolisian federal yang meminta paspornya diserahkan. Dalam kedua versi laporan, keputusan itu tetap dikaitkan dengan Alexandre de Moraes, hakim yang selama beberapa tahun terakhir menangani sejumlah perkara sensitif yang melibatkan lingkaran keluarga Bolsonaro. Pengadilan tertinggi dan kepolisian federal belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait laporan tersebut.
Penyelidikan Pencucian Uang dan Sosok Willer Tomaz
Flávio menduga keputusan itu berkaitan dengan pernyataan adiknya, Eduardo Bolsonaro, yang dalam sebuah podcast di Amerika Serikat pekan lalu menyarankan agar sang senator meninggalkan Brasil jika kalah dalam pemilihan. Namun menurut laporan utama, ringkasan putusan hakim tidak menyebut wawancara tersebut sebagai dasar pertimbangan. Alasan yang tercantum secara eksplisit adalah penyelidikan kepolisian federal mengenai kemungkinan keterlibatan Flávio dalam sebuah skema pencucian uang.
Putusan hakim juga melarang Flávio berkomunikasi dengan pengacaranya, Willer Tomaz. Larangan kontak dengan penasihat hukum merupakan langkah yang tidak lazim dan menandakan bahwa Tomaz sendiri menjadi bagian dari penyelidikan. Pengacara tersebut dikaitkan dengan sebuah perusahaan taruhan yang, menurut kecurigaan polisi, digunakan untuk mencuci dana sekitar £680 juta. Angka tersebut merupakan nilai yang disebut dalam laporan utama, dan tidak ada sumber pembanding yang menyebut angka berbeda terkait penyelidikan itu. Flávio juga disebut tengah diselidiki dalam perkara lain yang berkaitan dengan sejumlah dana senilai £20 juta yang terekam dimintanya dari seorang bankir bermasalah untuk mendukung proyek biografi film tentang ayahnya.
Kekalahan Pemilu dan Langkah Politik yang Berisiko
Larangan bepergian ini muncul pada momen yang sangat sensitif secara politik. Flávio belum mengakui kekalahan dari Lula dan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil pemilu, bahkan mengajukan permintaan agar pencalonan Lula didiskualifikasi dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Sebelumnya ia juga sempat menyatakan ingin membatalkan hasil pemilu secara keseluruhan dengan dalih perpanjangan waktu pemungutan suara merugikan kubu yang didukungnya.
Alasan tersebut menuai kritik karena perpanjangan waktu pemungutan suara justru dimaksudkan agar pemilih yang tidak memiliki akses transportasi umum gratis tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Menurut laporan utama, kubu Flávio sendiri sebelumnya turut meminta perpanjangan itu. Folha de S.Paulo melaporkan bahwa sejumlah sekutu dan pengacara menilai dasar hukum untuk membatalkan hasil pemilu lemah dan mendorongnya meninggalkan rencana tersebut, meski Flávio belum secara terbuka menarik gugatannya.
Meski menolak mengakui kekalahan, Flávio berjanji akan memimpin oposisi terhadap pemerintahan Lula. Hasil pemilu yang dikutip SCMP menunjukkan ia meraih 48,2 persen suara, sementara Lula memperoleh 51,8 persen. Posisi politiknya sendiri akan berubah drastis: masa jabatannya di Senat berakhir awal tahun depan, dan setelah itu ia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun tidak lagi memegang jabatan publik beserta yurisdiksi khusus yang menyertainya.
Dengan demikian, perintah penyerahan paspor menempatkan dua tekanan besar dalam waktu bersamaan: proses hukum yang terus berjalan dan sengketa pemilu yang belum menemukan titik terang. Kewajiban menyerahkan dokumen perjalanan berlaku dalam hitungan jam, sementara gugatan baru terhadap tiket pencalonan Lula dijanjikan akan segera diajukan. Bagi publik Brasil, persoalan ini menjadi ujian atas sejauh mana institusi hukum mampu menjaga independensinya ketika berhadapan dengan aktor politik yang masih memiliki pengaruh besar, dan sekaligus menandai babak baru bagi keluarga Bolsonaro setelah kehilangan panggung kekuasaan.