Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan hadiah sebesar US$1 juta atau sekitar Rp16 miliar bagi siapa pun yang melaporkan dugaan kecurangan pemilu hingga berujung pada penangkapan dan vonis pengadilan. Tawaran itu diumumkan pada Senin, beberapa hari sebelum pemilu paruh waktu AS digelar pada 3 November 2026, saat kendali Kongres menjadi taruhan utama.
Mekanisme Hadiah Masih Gelap
Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa hadiah itu berlaku untuk laporan mengenai pemilu yang sudah berlangsung maupun pemilu paruh waktu yang akan datang. Pembayaran dikaitkan secara langsung dengan adanya penangkapan dan vonis terhadap orang yang disebut melakukan kecurangan.
Namun, hingga kini tidak ada satu pun mekanisme resmi yang dipublikasikan. Pemerintah belum menjelaskan bagaimana warga dapat mengirimkan laporan atau tip, dari mana sumber dana hadiah berasal, siapa lembaga yang akan memverifikasi laporan, serta siapa pihak yang berwenang menilai kelayakan sebuah klaim. Gedung Putih menolak memberikan komentar di luar unggahan Trump, sebagaimana dilaporkan Los Angeles Times. France 24 dan The Straits Times juga melaporkan bahwa presiden tidak merinci bagaimana program itu akan dibiayai maupun dikelola.
Ketidakjelasan tersebut menjadi sorotan karena program semacam ini berpotensi memicu lonjakan laporan dugaan pelanggaran, termasuk laporan yang tidak berdasar atau bersifat spekulatif. Tanpa prosedur yang transparan, publik sulit membedakan informasi yang benar-benar dapat ditindaklanjuti secara hukum dari klaim yang tidak terbukti. Syarat adanya penangkapan dan vonis memang terdengar ketat, tetapi tanpa penjelasan soal standar pembuktian dan pihak yang memeriksa, syarat itu belum cukup menjawab pertanyaan publik.
Siapa yang Menentukan Laporan Layak Dibayar?
Pertanyaan mengenai pengawasan bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Pekan sebelumnya, pemerintahan Trump meluncurkan program terpisah yang ditujukan untuk membayar orang-orang yang memberikan informasi guna membantu pemerintah memerangi penipuan. Ketika program itu diumumkan, Trump secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menentukan siapa yang menerima pembayaran.
“Saya akan menjadi penengah untuk semua keputusan ini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, seraya menambahkan bahwa dirinya akan menilai apakah seseorang pantas menerima bayaran dan bersikap sangat murah hati dalam mengambil keputusan.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan hukum tersendiri. Dalam program sebelumnya, dua hakim mempertanyakan pengacara Departemen Kehakiman mengenai kesesuaian posisi pemerintah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Belum jelas apakah Trump akan mengambil peran serupa dalam program hadiah kecurangan pemilu kali ini. Rincian mengenai proses penilaian, jalur pengaduan, hingga mekanisme banding bagi pelapor yang klaimnya ditolak pun masih belum tersedia.
Langkah Pemilu Trump Kembali Dipersoalkan
Pengumuman hadiah ini datang setelah sejumlah langkah pemerintahan Trump yang memperbesar peran pemerintah federal dalam urusan pemilu. Bahan Los Angeles Times menyebut adanya upaya di Alaska untuk membatalkan kemungkinan kemenangan kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan Senat, serta dorongan di California untuk memisahkan surat suara milik pemilih yang dianggap pemerintah kemungkinan bukan warga negara.
The Straits Times melaporkan bahwa pemerintahan Trump juga menekan sejumlah negara bagian untuk menyerahkan data pendaftaran pemilih, dengan dalih bahwa aturan yang lebih ketat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sejumlah pejabat pemilu, baik dari Partai Demokrat maupun sebagian Partai Republik, menilai langkah federal semacam itu sebagai bentuk campur tangan yang berlebihan.
Trump juga meminta Partai Republik mengambil kendali yang lebih besar atas penyelenggaraan pemilu dan mendorong pembatasan penggunaan surat suara melalui pos. Ia sempat meragukan integritas pemilihan pendahuluan di California dengan menuduh Partai Demokrat berbuat curang tanpa menyertakan bukti, menurut Los Angeles Times. Kantor jaksa federal di Los Angeles kini menyelidiki tuduhan tersebut. Selain itu, dalam pidato di konvensi Partai Republik di Dallas pada September, Trump meminta pendukungnya untuk “berbuat curang habis-habisan, seperti yang mereka lakukan” — pernyataan yang berlawanan dengan seruannya agar pemilu berlangsung jujur.
Konteks Persaingan Kongres yang Ketat
Janji hadiah muncul di tengah persaingan Kongres yang ketat. Pemilu paruh waktu pada 3 November akan menentukan siapa yang menguasai Kongres, sementara Partai Republik menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan mayoritas. Jajak pendapat yang dikutip Los Angeles Times menunjukkan partai tersebut menghadapi hambatan menjelang pemungutan suara, dan France 24 melaporkan bahwa Partai Demokrat sedang menguat di sejumlah survei.
Sebelumnya, Trump juga berjanji memberikan US$5.000 kepada setiap orang dewasa di Amerika Serikat jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali Kongres. Janji itu menuai kritik lintas partai, dan sejumlah pihak menyebutnya berpotensi menjadi bentuk suap. France 24 menyebut realisasi pembayaran tersebut akan memerlukan persetujuan Kongres.
Dampak dari tawaran hadiah ini langsung menyentuh kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu. Jika laporan warga tidak memiliki jalur pemeriksaan yang transparan, klaim yang belum teruji berisiko memperkeruh suasana politik dan memperbesar polarisasi. Sebaliknya, dugaan yang disertai bukti kuat semestinya ditangani melalui prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai sekarang, pemerintah belum memaparkan prosedur tersebut. Dengan pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah akan segera mengumumkan aturan resmi untuk menerima dan memeriksa laporan, termasuk menetapkan siapa yang berwenang memutuskan pembayaran hadiah US$1 juta itu.