Perluasan kabinet Jammu dan Kashmir (J&K) dijadwalkan berlangsung pada pekan depan setelah Kepala Menteri Omar Abdullah melakukan pertemuan dengan Letnan Gubernur Manoj Sinha pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, Omar meminta para kolega dari partainya untuk tidak melakukan lobi melalui pesan WhatsApp panjang maupun mendatangi kediamannya demi mendapatkan posisi menteri. Permintaan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan politik menjelang pembagian jabatan di jajaran pemerintahan daerah.
Perubahan Susunan Kabinet dan Tiga Kursi Kosong
Perubahan susunan kabinet menjadi penentu siapa yang akan mengisi tiga kursi menteri yang masih kosong hingga saat ini. Omar menyatakan bahwa keputusan mengenai calon yang akan menjadi menteri telah diambil dan meminta para koleganya untuk menunggu proses tersebut berjalan. Usai bertemu Sinha, ia mengungkapkan telah meminta penjadwalan pertemuan pada pekan depan agar dapat mengubah sekaligus memperluas dewan menteri. Namun, hingga laporan ini disusun, nama-nama calon yang akan mendapat posisi tersebut belum diumumkan secara resmi.
Omar kemudian menyampaikan permintaan terbuka kepada rekan-rekan partainya agar berhenti mendatangi rumahnya maupun rumah ayahnya, Farooq Abdullah, yang juga menjabat sebagai presiden National Conference. Menurutnya, lobi melalui kunjungan pribadi bukanlah cara yang tepat untuk menentukan komposisi kabinet. Ia menegaskan bahwa keputusan telah dibuat dan meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasilnya.
“Tidak perlu mengetuk pintu Farooq Abdullah, pintu saya atau pintu siapa pun,” kata Omar kepada wartawan. Ia juga mengeluhkan banyaknya pesan yang masuk melalui WhatsApp. Menurut dia, sejumlah orang mengirimkan riwayat hidup panjang hingga profil setebal buku, meski ia merasa sudah mengenal mereka dengan baik. “Mereka mengirimkan seluruh biodata mereka, seolah-olah saya belum mengenal mereka. Jadi, tolong jangan kirim pesan WhatsApp,” ujar Omar. Permintaan itu memperlihatkan besarnya tekanan yang muncul menjelang pembagian posisi kabinet.
Latar Belakang dan Batasan Jumlah Menteri
Omar Abdullah dilantik pada 16 Oktober 2024 bersama lima menteri, termasuk Wakil Kepala Menteri Surinder Choudhary. Saat ini, tiga posisi dalam kabinet masih belum terisi. Aturan yang disebut dalam laporan sumber membatasi jumlah anggota dewan menteri hingga sembilan orang atau 10 persen dari total 90 anggota Majelis Jammu dan Kashmir. Karena itu, ekspansi kabinet berlangsung dalam batas jumlah yang telah ditentukan, sementara kursi kosong yang tersedia menjadi bagian penting dari keputusan pada pekan depan.
Bagi para legislator yang berharap mendapat jabatan, perluasan kabinet bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan. Keputusan tersebut juga menentukan siapa yang akan duduk di dalam pemerintahan dan mendapat tanggung jawab sebagai menteri. Omar menegaskan bahwa prosesnya tidak akan dipengaruhi oleh lobi melalui kunjungan pribadi atau pesan panjang. Perubahan komposisi kabinet diperkirakan akan berdampak langsung pada jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam pembagian tanggung jawab antarkementerian di J&K.
Partai oposisi sendiri menilai imbauan Omar merendahkan para politikus yang berharap mendapat posisi menteri. Pemimpin oposisi dari BJP, Sunil Sharma, menyebut Omar bertindak seperti raja dan menilai pernyataannya merendahkan anggota legislatif dari partainya sendiri. Sharma juga mengulang klaim bahwa National Conference akan mengalami perpecahan jika Omar tetap melanjutkan perluasan kabinet. Klaim tersebut merupakan penilaian pihak oposisi, bukan kepastian mengenai dampak perubahan kabinet.
Ketua Peoples Conference Sajad Lone menyebut pernyataan Omar sebagai bentuk “kultus diri”. Ia mempertanyakan cara kepala menteri menyampaikan permintaan agar para legislator tidak mendesaknya untuk mendapat jabatan. “Jika Anda tidak mampu mengakomodasi mereka di kabinet, Anda bisa menghindarkan mereka dari penghinaan di depan publik,” kata Lone. Kritik ini menunjukkan bahwa pembagian jabatan bukan hanya persoalan internal partai, tetapi juga menjadi sorotan politik yang lebih luas di Jammu dan Kashmir.
Hingga saat ini, Omar belum mengumumkan nama menteri yang akan diangkat. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan telah dibuat dan meminta kolega partainya menunggu proses perluasan kabinet pada pekan depan. Cara Omar mengelola harapan para koleganya akan menjadi ujian tersendiri bagi stabilitas koalisi pemerintahan, sekaligus menentukan arah pemerintahan daerah dalam beberapa bulan ke depan. Publik kini menantikan apakah perluasan kabinet dapat berjalan mulus tanpa memicu gejolak internal di tubuh National Conference.