ALUR INFORMASI - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menegaskan bahwa proses pengadaan program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019–2022, telah dilakukan dengan pendampingan langsung dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem menyebut pendampingan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai upaya untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan transparan.
"Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini," ujar Nadiem di hadapan wartawan, Selasa 10 Juni 2025.
Selain menggandeng Kejagung, Kementerian juga melakukan konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan tidak terjadi praktik monopoli dalam proses pengadaan.
"Kami melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini," lanjutnya.
Ia menjelaskan, pemilihan metode pengadaan lewat e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipilih sebagai bentuk transparansi dan pencegahan konflik kepentingan.
Mekanisme ini dinilai lebih terbuka dibandingkan penunjukan langsung atau tender terbatas.
"Itulah mengapa proses pengadaan tidak melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-catalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir," jelas pendiri Gojek itu.
Baca Juga: Wapres Tinjau Lokasi Pengungsian Korban Kebakaran Kapuk Muara, Gibran Soroti Tenda yang Gelap
Nadiem juga mengakui bahwa proyek sebesar ini mengandung risiko yang tinggi.
Oleh sebab itu, berbagai jalur pengamanan hukum telah ditempuh untuk menjaga integritas program.
"Sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi," pungkasnya.