ALUR INFORMASI - Persoalan legalitas lahan masih menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Transmigrasi.
Hingga saat ini, tercatat lebih dari 100.000 hektare (ha) lahan transmigrasi belum memiliki sertifikat resmi.
Kondisi ini semakin rumit karena masih banyak ditemukan kasus tumpang tindih kepemilikan.
Baca Juga: Waspada Oli Mesin Motor Palsu, Kenali Ciri-cirinya Agar Mesin Tetap Terjaga
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman mencontohkan persoalan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Kawasan transmigrasi di daerah tersebut sebenarnya sudah ditempati sejak 1999 dan sebagian besar lahannya telah bersertifikat.
Namun, dua dekade kemudian, tepatnya pada 2019, sebagian kawasan justru ditetapkan sebagai hutan.
Baca Juga: Sampaikan Duka Cita Langsung pada Keluarga, Prabowo Melayat ke Rumah Affan Kurniawan
"Seperti yang kami laporkan lebih dari 100.000 hektare itu belum tersertifikasi,” ujar Iftitah dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2025 di Lombok, NTB, pada Kamis 29 Agustus 2025 lalu.
“Ada juga lahan-lahan yang tumpang tindih, seperti di Luwu, itu penempatan tahun 1999, sertifikatnya sudah ada, tetapi di tahun 2019, sebagian lokasi transmigrasinya ditetapkan sebagai kawasan hutan,” tambahnya.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah, Kementerian Transmigrasi menargetkan sertifikasi lebih dari 13.000 bidang lahan tahun ini.
Baca Juga: Menteri PKP Janjikan Rumah Bersubsidi untuk Keluarga Affan Kurniawan
Fokus utamanya diarahkan pada bidang yang dianggap paling mudah, yakni lahan tanpa sengketa atau tumpang tindih dengan kawasan lain.
Selain itu, kementerian meluncurkan inisiatif Trans Tuntas, program yang berorientasi pada penyelesaian legalitas lahan transmigrasi.
Iftitah menegaskan, langkah ke depan akan lebih berhati-hati, terutama dalam menentukan lokasi transmigrasi baru.
Baca Juga: Menteri PKP Janjikan Rumah Bersubsidi untuk Keluarga Affan Kurniawan