ALUR INFORMASI - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi turut angkat bicara mengenai penayangan video Presiden Prabowo di bioskop.
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir ramai di media sosial (medsos) mengenai penayangan video Prabowo berisi pencapaian program pemerintah sebelum film ditayangkan.
Hasan Nasbi menyebut bahwa bioskop merupakan bagian dari media di ruang publik, sehingga bisa diisi pesan apapun, tak terkecuali pesan komersial.
“Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang, dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial,” kata Hasan Nasbi kepada awak media pada Minggu, 14 September 2025.
“Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?” imbuhnya.
Tujuan penayangan video tersebut, menurut Hasan adalah informasi bagi masyarakat mengenai kinerja pemerintah saat ini.
Baca Juga: Viral Video Rektor UI Challenge Kumpulkan Uang Saat Wisuda: Mari Kita Raih Rp8 Miliar
“Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah,” paparnya.
Dalam kesempatan lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah hal yang lumrah dan tidak melanggar aturan.
“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 14 September 2025.
Baca Juga: Gubernur Bali Pastikan Tak Ada Travel Warning ke Bali Pasca Banjir Besar
Video yang ditayangkan itu berisi sederetan angka yang diklaim sebagai capaian dari pelaksanaan program Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.
Beberapa di antaranya adalah 1.200 ton ekspor jagung pertama di tahun 2025, 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi, hingga 21.760.000 ton produksi beras nasional sampai Agustus 2025.