ALUR INFORMASI - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai kebijakan subsidi perumahan perlu diarahkan ke sektor tanah.
Menurutnya, harga rumah di perkotaan saat ini terlalu mahal karena dipengaruhi lonjakan harga lahan yang terus meningkat.
Fahri menegaskan bahwa tanpa langkah strategis, masyarakat akan terus terbebani cicilan tinggi meski sudah ada subsidi.
Baca Juga: 16 Tahun Berkarya, SMK Pasundan 3 Cimahi Hadirkan Solusi Sosial Lewat Khitanan Massal
"Para pengembang dan juga para konsumen ini dealing dengan harga tanah yang tinggi, lalu kita subsidi cicilannya, tetap saja yang dicicil itu adalah sesuatu yang tinggi," ujar Fahri di Jakarta pada Kamis 21 Agustus 2025.
"Karena itulah harusnya ada pengalihan subsidinya kepada tanah," sambungnya.
Ia menambahkan, dengan mengalihkan subsidi ke tanah, harga rumah bisa ditekan hingga lebih dari 50 persen.
Baca Juga: Dari Pakai Baking Soda hingga Reed Diffuser, Ini Cara Simpel Usir Bau Apek di Ruangan
Skema ini diyakini akan jauh lebih efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak.
Selain itu, Fahri menjelaskan pembangunan perumahan di perkotaan akan diarahkan pada hunian vertikal.
Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencontoh keberhasilan Singapura dalam membangun satu juta unit rumah vertikal.
Baca Juga: Kembali ke Cara Alami untuk Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut, Ini Manfaat Menyikat Gigi dengan Siwak
“Presiden mengatakan bahwa kita tidak akan malu-malu untuk mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Singapura, yaitu membangun 1 juta unit rumah vertikal,” ungkapnya.
Lebih jauh, Fahri mengusulkan pemanfaatan lahan di pinggir sungai atau pantai yang kerap menjadi kawasan kumuh.
Menurutnya, lahan aset pemerintah tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah susun minimal tiga hingga lima lantai.
Artikel Terkait
Beri Jawaban Publik, Bareskrim Polri Umumkan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana
Usai Pengumuman Tes DNA Ridwan Kamil Negatif, Lisa Mariana: Ini Belum Final, Kita Bongkar Setuntas-tuntasnya
Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Adies Kadir Sebut Anggota DPR Masih Harus Nombok
Mendag Langsung Evaluasi soal Dugaan Temuan Udang Beku yang Diekspor ke Amerika Terpapar Radioaktif
Setelah Menyebut Tunjangan Beras Rp12 Juta, Wakil Ketua DPR Langsung Klarifikasi: Rp200 Ribu Sejak 2010