“Namun, pertanyaan kunci tetap ada, apakah kebijakan pemulihan ini memperkuat struktur ekonomi “bisnis seperti biasa” yang ada dengan dampak negatifnya yang terkait terhadap lingkungan, atau apakah ada peluang untuk “membangun kembali dengan lebih baik” di mana upaya ditempatkan untuk memaksimalkan manfaat bersama antara ekonomi dan lingkungan,” tambah laporan itu.
Laporan tersebut mengatakan PDB Indonesia dapat meningkat sebesar $42 miliar menjadi $45 miliar pada tahun 2030, jika negara tersebut dapat sepenuhnya mengadopsi ekonomi sirkular dan menuai peluang dari lima sektor ekonomi yang disebutkan di atas untuk membantu memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan biaya rumah tangga, dan melestarikan lingkungan.
Keberhasilan meningkatkan jumlah angka PDB itu akan tergantung pada apakah Indonesia dapat mengadopsi sirkularitas di sektor-sektor tersebut, dibandingkan dengan “pendekatan bisnis seperti biasa.”
Laporan itu juga mengatakan; 4,4 juta pekerjaan bersih kumulatif dapat diciptakan di seluruh ekonomi antara tahun 2021 dan 2030, di mana 75 persennya bisa untuk perempuan; Emisi CO2e dan penggunaan air dapat dikurangi masing-masing sebesar 126 juta ton dan 6,3 miliar meter kubik (m3) pada tahun 2030 (setara dengan 9 persen dari emisi saat ini dan 3 persen dari penggunaan air saat ini).
Selain itu, rata-rata rumah tangga Indonesia dapat menghemat Rp4,9 juta ($344) per tahun, mewakili hampir sembilan persen dari pengeluaran rumah tangga tahunan saat ini.
“Dengan menciptakan lapangan kerja baru, membuat rantai pasokan lebih tangguh, dan memberikan peluang bisnis (khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), ekonomi sirkular dapat menjadi komponen kunci pemulihan ekonomi Indonesia,” kata laporan tersebut.
Namun, laporan tersebut juga menyoroti beberapa tantangan, termasuk potensi kehilangan pekerjaan dan berkurangnya permintaan untuk produksi hulu di lima sektor fokus (dalam beberapa skenario). “Peta jalan multi-stakeholder yang kuat dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya dalam pekerjaan ini dan akan sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan mengatasi hambatan untuk menangkap peluang ekonomi sirkular,” kata laporan itu.
Adelia Surya Pratiwi, Ekonom Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Indonesia, dikutip dari JakartaDaily.id, mengatakan, "Ekonomi sirkular memiliki karakteristik alami yang menantang untuk dibiayai terutama karena merupakan sektor baru dan membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk inovasi serta perubahan sistem dan teknologi."
"Meskipun memiliki potensi yang sangat besar karena merupakan wahana penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta ekonomi hijau yang sudah menjadi komitmen internasional dan nasional, namun tetap menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia," katanya.
Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan yang berpusat pada lingkungan dan kehutanan untuk mendukung aksi iklim lokal, nasional, dan global, termasuk dengan meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Masalah plastik di Indonesia
Sementara perkiraan tentang manfaat potensial dari penerapan ekonomi sirkular di Indonesia telah dihitung, masalah yang lebih mendesak sudah ada. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kepulauan Indonesia memiliki luas lebih dari 8 juta kilometer persegi, dimana 76,38 persennya adalah perairan.
Meskipun sebagian besar ekonomi dan mata pencaharian bangsa bergantung pada keberlanjutan wilayah laut dan pesisir, ekosistem laut Indonesia terus terancam oleh sampah laut, karena pesatnya peningkatan kemasan sekali pakai dan sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif yang tidak terkendali selama bertahun-tahun.
Laporan tersebut juga mengatakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara bertanggung jawab sebagai salah satu kontributor terbesar di dunia untuk kebocoran sampah plastik ke lautan. Setiap tahun, negara ini menghasilkan sekitar 42 juta ton sampah kota dan 7,8 juta ton sampah plastik, di mana 4,9 juta ton di antaranya terus-menerus salah kelola; tidak dikumpulkan, dibuang dengan tidak semestinya, atau bocor dari tempat pembuangan sampah formal, menurut laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada 20 Mei 2021.
"Dari perkiraan 201,1 hingga 552,3 kiloton sampah plastik yang dibuang ke lingkungan laut Indonesia setiap tahun, 83 persennya berasal dari sumber darat dan dibawa melalui sistem sungai yang rumit di Indonesia, sedangkan 17 persen sisanya berasal dari limbah buangan dari wilayah pesisir,” temuan kunci dari laporan Bank Dunia berjudul Pembuangan Sampah Plastik dari Sungai dan Garis Pantai di Indonesia mengatakan.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, total timbunan sampah Indonesia pada 2021 mencapai 24 juta ton. Jumlah ini mengalami penurunan 13,48 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Namun persentase tersebut masih jauh dari target pemerintah berupa pengurangan sampah sebesar 30 persen dan pengelolaan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025.