ALUR INFORMASI - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, memberikan tanggapan atas kekhawatiran publik terkait proses penulisan sejarah Indonesia yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah.
Fadli menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang hasil akhir penulisan ulang sejarah itu.
“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan," tegasnya saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu 7 Juni 2025.
"Yang menulis (sejarah) bukan aktivis, bukan politikus,” Fadli menambahkan.
Kekhawatiran sebagian kalangan muncul karena adanya asumsi bahwa jika versi resmi sejarah telah dirampungkan, maka versi sejarah lainnya akan dianggap tidak sah atau tidak diakui.
Baca Juga: Dilaporkan ke Bareskrim karena Barak Militer, Dedi Mulyadi: Mungkin Mau Cari Perhatian
Menanggapi hal ini, Fadli memastikan bahwa tim yang menggarap penulisan sejarah adalah pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidangnya.
“Justru yang kita khawatir jika (penulisan) sejarah ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing," Fadli menegaskan.
"Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Baca Juga: Soal Loloskan Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Bahlil: Saya Belum Masuk Kabinet
Namun, Fadli juga menilai bahwa di luar itu, masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk menuliskan pengalaman sejarahnya masing-masing.
“Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas,” tuturnya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Pembobol Rekening Bermodus APK, Pensiunan Rugi Rp 304 Juta
Artikel Terkait
Sufmi Dasco Tepis Isu PDIP Merapat ke Kabinet usai Pertemuan Prabowo-Megawati di Momen Harlah Pancasila 2025
Tetap Mabit di Mina, Ini Alasan Kemenag Batal Terapkan Tanazul untuk Jemaah Haji Indonesia
Soal Isu Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Saja Mekanisme Ketatanegaraan
Polisi Tangkap Dua Pembobol Rekening Bermodus APK, Pensiunan Rugi Rp 304 Juta
Soal Loloskan Izin PT GAG Nikel di Raja Ampat, Bahlil: Saya Belum Masuk Kabinet