ALURINFORMASI.COM - Carut marut penyaluran Bansos BBM yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Subang, mulai ditindak lanjuti oleh pihak terkait.
Pemkab Subang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi melaksanakan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin, 17 September 2022.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Rahmat Effendi menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, sehingga diharapkan nantinya penerima bansos tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas.
"Rakor ini untuk memperbaiki data penerima bansos agar tepat sasaran, karena selama ini dinilai oleh masyarakat, penerima bansos tak tepat sasaran," ucapnya
Sementara itu, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi berharap dengan diadakannya rakor tersebut, mampu menuntaskan berbagai permasalahan mengenai data.
Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut serta meminta penjelasan dari pihak pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
"Saya berikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran," harapnya.
Kepala Dinas Sosial H. Deden Hendriana menyampaikan mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 1.205.880 jiwa.
Baca Juga: Sebut Tak Mampu Beri Inovasi dan Terobosan Baru, HMI Subang Swiping Setiap OPD Hingga DPRD
"Saat ini sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal dan dukungan terkait verivali DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.
"Kita Dinsos Kabupaten Subang dengan pihak terkait kedepannya, seperti pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG, pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI,"paparnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang H. Sumarna menyampaikan berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS Kabupaten Subang salah satunya koordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.