ALURINFORMASI.COM, SUBANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Subang gelar aksi di gedung DPRD Subang hingga swiping ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah mahasiswa itu mendorong DPRD Kabupaten Subang untuk melakukan interpelasi kepada pihak eksekutif agar tidak lagi mengalami defisit, dan bangkrut.
"Kami HMI Cabang Subang mendorong DPRD Kab. Subang untuk melakukan interpelasi kepada pihak eksekutif kabupaten Subang, kami akan terus mengawal hal ini," ujar Ketua HMI Subang, Adam Hasyim, Senin 19 September 2022.
Baca Juga: Gandeng 4 Perusahaan dan BUMD, Perumda Tirta Rangga Subang Lakukan Optimalisasi dan Inovasi
Menurut Adam, ini merupakan aksi lanjutan dari minggu yang lalu tentang bagaimana Subang yang hari ini mengalami defisit dan carut marut, Subang bangkrut.
"Kami juga menegaskan kepada seluruh OPD, dinas-dinas di kabupaten Subang agar maksimal dalam melakukan kinerjanya sesuai tupoksinya," lanjut Adam.
Kemudian, Adam mengatakan bahwa jangan sampai rutinnya rotasi dan mutasi di lingkup kabupaten Subang terjadi hanya karena ketidaksukaan atau kedekatan dari seorang pimpinan kepada bawahannya dan malah berakibat fatal dalam jalannya roda birokrasi di Kabupaten Subang yang makin amburadul.
Lebih lanjut, HMI mengaskan tujuan mereka menyambanyi setiap OPD yang terdapat di Kabupaten Subang ini dikarenakan adanya dugaan keggalan dalam memberikan invosi dan terobosan sehingga pelaksanaannya tidak maksimal.
"Terlepas dari kondisi setiap dinas, tentu kami juga serius dalam mengawal komitmen dari DPRD kabupaten Subang untuk mengeluarkan interpelasinya sebagai bentuk teguran kepada eksekutif yang ada di Subang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Adam memberikan catatan bahwa kebobrokan subang hari ini adalah tanggung jawab dari BP4D dan BKAD Subang yang gagal dan tidak dapat membaca kondisi yang terjadi.
Baca Juga: Tepung Talas Produksi UMKM Subang Tembus Pasar Ekspor Asean, Perbulan 16 Ton Dikirim ke Singapura
"Kami siap mengawal dan bersurat dengan Pemprov serta Pusat untuk melaporkan semua kekacauan dan penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Subang, baik kepada Kemendagri, Kejati, gubernur bahkan sampai kepada presiden agar Subang yang kacau ini dapat diperhatikan dan diselesaikan oleh pusat," pungkasnya.***