Atas dasar itu, Fraksi PKS mendorong adanya komunikasi yang lebih baik antara Pemprov Jabar dengan buruh dan serikat pekerja.
Jangan sampai, kekecewaan para buruh terakumulasi dan berpotensi menjadi permasalahan baru.
"Misalnya, pemblokiran jalan tol atau pintu masuk ke kawasan industri seperti yang pernah terjadi sebelumnya," beber Haru.
Menurutnya, komunikasi dapat dilakukan dengan dialog yang persuasif, khususnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna meminimalkan potensi-potensi yang timbul.
BACA JUGA: Buruan Coba! Resep Japanase Souffle Pancake Ala Rumahan
Bey juga harus berkomunikasi dengan para gubernur definitif sebelumnya untuk memperoleh masukan dan pelajaran.
"Melalui dialog dan komunikasi tersebut, kami juga mendesak Pj Gubernur dapat mengubah UMK tahun 2024 yang lebih berkeadilan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Jawa Barat," tandas Haru.***
Artikel Terkait
Penyebab Cuaca Dingin di Bandung Diungkap BMKG Kota Bandung, Ternyata Gara-gara Ini
Kembali Hadir di Kota Bandung, Asia Africa Festival 2023 akan Diikuti Negara Tetangga
Sukseskan Pemilu 2024, Bakesbangpol Kota Bandung Beri Masyarakat Pendidikan Politik
DPC Cakra Buana Indonesia Bersatu Kabupaten Subang Pertanyakan Prosedur Open Bidding BUMD
Ditetapkan Tersangka Dugaan Pengrusakan, 3 Petani di Cianjur Gugat Polda Jabar