Atas dasar itu, Fraksi PKS mendorong adanya komunikasi yang lebih baik antara Pemprov Jabar dengan buruh dan serikat pekerja.
Jangan sampai, kekecewaan para buruh terakumulasi dan berpotensi menjadi permasalahan baru.
"Misalnya, pemblokiran jalan tol atau pintu masuk ke kawasan industri seperti yang pernah terjadi sebelumnya," beber Haru.
Menurutnya, komunikasi dapat dilakukan dengan dialog yang persuasif, khususnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna meminimalkan potensi-potensi yang timbul.
BACA JUGA: Buruan Coba! Resep Japanase Souffle Pancake Ala Rumahan
Bey juga harus berkomunikasi dengan para gubernur definitif sebelumnya untuk memperoleh masukan dan pelajaran.
"Melalui dialog dan komunikasi tersebut, kami juga mendesak Pj Gubernur dapat mengubah UMK tahun 2024 yang lebih berkeadilan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Jawa Barat," tandas Haru.***